Palu, jejaksulteng.com - Sulawesi Tengah - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona membuka secara resmi seminar Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulteng. Kamis, (5/10/2023)
Pada kesempatan itu, Kadis Kominfo Santik Sudaryano didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Santik Aswin Saudo dan Kepala Bidang Persandian Distiawaty. Kegiatan ini diinisiasi oleh Bidang Persandian Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.
Peserta yang mengikuti seminar ini sebanyak 60 orang, yang terdiri dari ; Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam laporannya, Kepala Bidang Persandian Distiawaty menyampaikan bahwa maksud dilaksanakanya seminar ini adalah untuk menetapkan jaring komunikasi sandi dilingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Sedangkan, tujuanya adalah untuk menetapkan pola komunikasi sandi antar perangkat daerah, mengidentifikasi dan menganalisa pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal pemerintah daerah, bentuk keterhubungan antar pengguna layanan, sebagai sarana dan prasarana yang digunakan dalam pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, mengetahui tugas dan tanggungjawab pengelola serta pengguna layanan.
Sementara, Kadis Kominfo Santik Sudaryano menyampaikan bahwa persandian merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinilitas sebuah berita atau dokumen pemerintah.
Saat ini, Kondisi pola hubungan komunikasi sandi di Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng masih terbatas secara vertikal, melalui hubungan pola komunikasi sandi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan menggunakan jaring komunikasi sandi Sanapati Mail.
"Sanapati Mail merupakan government secret intramail yang berarti sarana resmi persuratan elektronik pemerintah yang aman karena mempunyai server yang berada di dalam wilayah kekuasaan Indonesia, yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI"Jelas Sudaryano
Menurutnya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat sebagai bagian untuk mewujudkan visi Indonesia digital tahun 2045. Untuk itu, Indonesia emas menjadi lompatan berbasis digital di semua aspek.
"SPBE bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan pemerintah agar lebih efektif dan efisien"ucap Sudaryano
Lebih lanjut, Sudaryano menjelaskan bahwa Dinas Kominfo Santik melalui bidang persandian juga telah membentuk Tim Computer Security Insident Respons Team (CSIRT) dan agen CSIRT di OPD masing-masing.
"Hari ini kita melaksanakan seminar, agar nantinya berbagai macam informasi dapat dijaga kerahasiaannya"ujarnya
Terkahir, Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Narasumber dari Bada Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI yang telah bersedia menjadi pemateri serta apresiasi kepada Bidang Persandian yang telah menginisiasi kegiatan ini.
Turut hadir : Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Caesario Oktanto Kisty, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional lingkup Kominfo Santik Provinsi Sulteng.
Sumber : PPID Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng
