Palu - jejaksulteng.com - Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah memimpin Rapat tindak lanjut Road To Summit Selat Makassar Tahun 2024, bertempat, diruang Video Teleconverence Kantor Gubernur, Kamis, (15/2/2024).
Pertemuan tersebut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Fahrudin D. Yambas, Kadis Kelautan dan Perikanan Moh. Arief Ladjuba, Karo Hukum Adiman, Karo Pemerintahan dan OTDA Dahri Saleh, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Farid Rifai Yotolembah, Perwakilan Bappeda, Manager Konten Tribun Palu Mahyudin dan pejabat terkait lainya.
Sudaryano menyampaikan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dan sebagai kegiatan awal menuju acara puncak Summit Selat Makassar, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April mendatang.
Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan Selat Makassar didasari pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2020, tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) Selat Makassar, untuk mewujudkan pusat pertumbuhan kelautan yang efektif, berdaya saing dan ramah lingkungan di Kawasan Selat Makassar.
Selanjutnya Kadis Kominfo menyampaikan agar segera menyampaikan surat dukungan dari empat Provinsi di Kawasan Selat Makassar, yakni ; Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
Adapun kesimpulan dalam rapat tersebut adalah segera menerbitkan SK Gubernur Tentang Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Road To Selat Makassar Summit dan menetapkan waktu pelaksanaan pada tanggal 4 Maret 2024 di Palu.
Selain itu, Rapat Koordinasi Road To Selat Makassar Summit 2024, mengangkat tema "Membangun Kerjasama Pemerintahan Kawasan Selat Makassar Sebagai Wujud Dukungan Terhadap Ibu Kota Nusantara."
Direncanakan pula Road To Summit Selat Makassar ini akan dihadiri Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Kementrian Kooordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).
"Harapannya melalui kegiatan ini akan disepakati pembentukan lembaga pengelolaan Selat Makassar yang terdiri dari 4 Provinsi di Selat Makassar dalam rangka menunjang Ibu Kota Nusantara", ujar Sudaryano Lamangkona.
Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfosantik.